Pemerintahan
Unjuk Rasa, FKCNP Minta Dana Pokir Ditangguhkan
- Detail
- Diterbitkan pada Rabu, 16 Januari 2019 20:45
- Ditulis oleh Admin
- Dilihat: 19696
Kuningan Terkini- Sedikitnya ratusan masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Caleg Non Petahana (FKCNP) melakukan aksi unjuk rasa didepan Pendopo Pemkab Kuningan, Rabu (16/01/2019). Mereka mendesak dana aspirasi atau Porkir (Pokok-Pokok Pokiran) dicairkan setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.
Aksi unjuk rasa yang memadati jalan Siliwangi tepat di depan Pendopo Kuningan mendapat pengawalan ketat petugas gabungan dari Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan, Sat Pol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Aksi berjalan tertib dan kondusif.
Aksi demo dari ratusan anggota FKCNP diterima langsung Sekda Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar MSi didampingi Kepala BPKAD Kuningan Apang Suparman SE MSi, Kasat Pol PP Kuningan Indra Purwanto, Kabag Humas Setda Kuningan DR Wahyu Hidayah MSi, Kabag Umum Setda Guruh Zulkarnaen M.Si. Hadir pula Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi serta Anggota Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan.
Salah seorang koordinator aksi, Deki meminta Pemerintah Daerah untuk menangguhkan anggaran aspirasi atau porkir anggota DPRD Kabupaten Kuningan hingga tanggal 17 April 2019. Sebab hal itu, dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi.
“Kami minta dana aspirasi tersebut dicairkan/direalisasikan setelah pencoblosan. Sebab, tidak menutup kemungkinan, anggaran tersebut digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini bukan berarti menghalangi hak rakyat, tapi hanya meminta ditangguhkan untuk dicairkan setelah Pemilu selesai,” tegasnya.
Hal senada disampaikan peserta aksi demo lainnya, Nana Rusdiana. Menurutnya, momentum ini sebagai upaya untuk menentukan kualitas demokrasi yang akan melahirkan pemimpin berkualitas. “Jika dana pokir direalisasikan sebelum masa pemilihan, tentunya hal ini akan mencederai pelaksanaan demokrasi,” ucapnya.
Sementara, Sekda Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar MSi menuturkan, aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum mencairkan dana tersebut, karena belum ada ajuan dari SKPD.
“Dana tersebut bisa saja cair di Tri wulan pertama, kedua maupun ketiga. Bahkan pengalaman tahun sebelumnya ada dana aspirasi/porkir yang direalisasikan Bulan September,” terangnya.(j’ly)
