Parlementaria
Tenaga Honorer K2 ‘Curhat’ ke Dewan
- Details
- Published on Tuesday, 25 February 2014 22:28
- Written by Andry
- Hits: 36798
Kuningan (KaTer) - Sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2), pasca melakukan aksi solidaritas beberapa waktu lalu, kembali mendatangi gedung DPRD Kuningan. Kali ini, kedatangan mereka (K2, red) untuk ‘curhat’ atau berkeluh kesah atas dugaan tindakan intimidasi pimpinan masing-masing instansi, untuk melakukan pemecatan.
“Mungkin gara-gara kami tempo hari mengelar aksi ke dewan. Hal itu kami lakukan, karena kami sedang berjuang untuk lolos menjadi PNS. Sebab gerakan dalam memperjuangkan nasib itu, barangkali para kepsek dan dinas merasa terusik. Padahal kan mereka tau, kami adalah K2 yang tidak lolos seleksi CPNS kemarin,” kata kordinator K2 Kuningan, Ade Dadi Subandi, saat bertemu dengan ketua DPRD, Rana Suparman di Gedung Senayan ‘Ancaran’ kemarin, Selasa (25/2/2014).
Dari 527 orang yang lulus tes CPNS lalu sambung Ade, proses kelulusan diduga banyak kejanggalan. Hal demikian terlihat jelas dari kelengkapan administrasi, sebagai contoh yakni SMP 2 Garawangi. Di sekolah itu, Ia menemukan Surat Keterangan (SK) masa bhakti K2 yang lolos, dikeluarkan pada tanggal 1 Januari lalu. Nah, ketika itu Kepsek sekolah berinisial US.
“Sepengetahuan saya, setiap instasni kepemerintahan tidak boleh mengeluarkan surat dinas sewaktu tanggal merah. Namun, kenapa Kepsek US berani mengeluarkan SK pada saat libur. Dari sini, kami jelas kecewa terhadap kinerja dalam melakukan penataan dan penertiban arsip di tingkat pemerintah daerah,” tandas Ade salah seorang guru di SDN 3 Ciherang Kuningan.
Sementara, Ketua DPRD Kuningan menyambut baik dan segera memberi solusi terbaik untuk nasib tenaga honorer K2. Apalagi sebelumnya, politisi PDIP telah mengantarkan honorer K2 bertemu langsung dengan komisi II DPR RI di senayan.
“Saya tentu akan semaksimal mungkin memberikan dukungan dan bantuan terhadap honorer K2 ini. Apalagi, keberadaan teman-teman K2 jelas sudah rela mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa. Jadi wajar, apapun bentuknya, Negara wajib memberi penghargaan lebih atas pengabdian honorer K2,” kata Rana saat menyambut kedatangan honorer K2 di ruang kerjanya.
Sedikit menyoal dugaan intimidasi adanya wacana pemecatan dari setiap pimpinan instansi terkait, Ketua DPRD sedikit meradang. Menurut Rana, sebaiknya para kepala pimpinan kepemerintahan baik dinas maupun pendidikan jangan menyatakan hal itu. Karena, honorer K2 juga mempunyai hak untuk menjadi seorang PNS.
“Jika para pimpinan itu benar melakukan penekanan dan berencana memberi pemecatan, saya jelas marah. Itu tindakan konyol, saya tidak segan memanggil para pimpinan tersebut. Saya berjanji akan setia mendampingi perjuangan honorer K2 dalam perubahan nasib untuk menjadi PNS di Kuningan.,” pungkasnya.(AND)