• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Rab05082020

Last updateRab, 05 Agu 2020 3am

BJB

Parlementaria

Ketua Dewan Nyate Bareng Pengusaha Pasir, Dinilai Kurang Etis

Sujarwo

Kuningan Terekini - Kendati pertemuan antara Ketua Dewan dengan jajaran pengusaha pasir yang berlangsung di warung sate, tidak dapat dikatagorikan melanggar norma hukum ataupun perundangan yang berlaku, tapi dinilai kurang etis. Demikian disampaikan pemerhati kebijakan Kuningan, Sujarwo kepada Kuningan Terkini, (Rabu (17/06/2020).

“Dalam kapaaitasnya sebagai Ketua Wakil Rakyat yang mengklaim dirinya sebagai fasilitator dalam penyelesaian harga pasir, sangat tidak elok ketika melakukan makan baren" dengan salah satu fihak saja. Lain halnya, jika agenda makan bareng tersebut dilakukan dengan kedua belah fihak. Yakni, pengusaha dan perwakilan dari para supir,” sindir Mang Eewo.

Walaupun dalam agenda nyate tersebut murni sebagai acara makan sanbungnya, tidak mustahil akan memunculkan praduga "miring" dari masyarakat. Dan yang patut disesalkan, ketika seorang Ketua Dewan melakukan pertemuan yang dikemas dalam acara nyate, tidak ada Pimpinan atau anggota Dewan lain yang menyertainya. Padahal, siapapun paham, jika kepemimpinan di lembaga Legislatif sifatnya kolektif kolegial, tidak menganut rezim atasan-bawahan.

“Dinamika yang mengarah kepada hingar bingar yang akhir-akhir ini mewarnai Lembaga Legislatif Kabupaten Kuningan, seharusnya menjadi pembelajaran tersendiri bagi mereka yang dipercaya sebagai Pimpinan Dewan. Bukan sebaliknya, masyarakat senantiasa disuguhi tontonan kegaduhan di lembaga yang anggotanya menyandang predikan sosok Yang Terhormat,” paparnya.

Kegaduhan lainnya terang Mang Ewo, terkait pembagian kelebihan pembelian sembako yang kabarnya beramai-ramai ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan alasan yang kurang jelas. Hingga kini masih menjadi misteri bagi masyarakat terkait nasib dana yang ditolak tersebut. Apakah akan dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran nanti, atau memang akhirnya "diterima" oleh mereka yang sempat menolaknya.

“Jika tak ada penjelasan yang gamblang dari Lembaga Legislatif, tentu akan memunculkan berbagai asumsi liar yang tidak mustahil akan merugikan kredibilitas Lembaga Legislatif Kuningan,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh