Parlementaria

Sejumlah Fraksi Minta PDAU Ditinjau Ulang

Rapat Paripurna DPRD

Kuningan (KaTer) - Sejumlah Fraksi partai DPRD Kabupaten Kuningan dalam laporan Pandangan Umum terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan perlu adanya peninjauan ulang. Seperti Fraksi PKS DPRD Kuningan menyatakan sependapat dengan Laporan Pansus LPJ APBD 2012 yang menyatakan bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) harus ditinjau ulang dari sisi managerialnya.

Jubir Fraksi PKS Etik Widiati mengungkapkan, pihaknya sependapat dengan rekomendasi tim perumus LKPJ Bupati Kuningan tahun 2013 yang menyebutkan bahwa PDAU Kabupaten Kuningan dibentuk pada saat didirikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Namun, sampai saat ini PDAU belum jelas arah dan konsep usahanya dan belum memberikan konstibusi terhadap PAD Kabupaten Kuningan. Bahkan, dari tahun ke tahun PDAU ternyata menjadi beban APBD (Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah) Kuningan.

“Untuk itu, kami mengharapkan agar dilakukan audit kinerja dan meninjau ulang keberadaannya (PDAU, red). Berdasarkan kedua dokumen itu, kami peninjauan ulang terhadap keberadaan PDAU ini agar managerial yang baru akan bisa menata dan mengelola PDAU dengan baik dan benar,” tandasnya.

Hal serupa dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrat melalui Jubirnya mengungkapkan, tujuan dibentuknya PDAU dalam rangka mengelola obyek wisata yang bertujuan memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab Kuningan. Namun, dalam perjalanan selama 5 tahun ternyata kontribusi terhadap PAD yang diharapkan dari PDAU belum terealisasi malah dimungkinkan mengalami kebangkrutan.

“Terkait hal tersebut, kami meminta agar PDAU dibubarkan dan pengelolaan obyek wisata dikembalikan kepada Dinas Pariwisata,” tegasnya.(AND)


Fishing