Parlementaria

Ormas Islam Geruduk DPRD Kuningan

Details: Published on Tuesday, 13 October 2015 10:22; Hits: 26831

Kuningan Terkini - Sejumlah ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Gardah Bangsa, Garis, Koalisi Rakyat Bersatu dan ormas lainnya melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (12/10/2015). Aksi ini sebagai buntut dari isu dugaan kemaksiatan yang terjadi di gedung para wakil rakyat, pada malam 17 agustus lalu yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Salah seorang massa aksi sekaligus sebagai Sekretaris GPK Kuningan, Enda S Wijaya mengatakan bahwa, aksi ini merupakan tindak lanjut dalam menyikapi informasi dan pemberitaan dari media akhir-akhir ini soal dugaan kemaksiatan di gedung dewan pada malam 17 agustus lalu. Bahkan, GPK juga mencoba melakukan investigasi tentang kejadian tersebut, dan saat ini mendesak untuk meminta kejelasan kepada anggota dewan.

“Kami saat ini masih praduga. Untuk itu kami mohon kepada DPRD Kabupaten Kuningan untuk bisa menjelaskan, apa yang telah terjadi di malam 17 agustus. Kalaupun hal itu benar-benar terjadi, maka hal ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kami,” ujarnya.

Pihaknya juga sangat menyayangkan, pada malam kemerdekaan yang dinilai sebagai momentum luhur sebagai sejarah bangsa Indonesia saat merebut kemerdekaan, malah dijadikan sebagai kegiatan-kegiatan bersifat hiburan bahkan hingga terkesan adanya hal mabuk-mabukan.

“Walaupun jika dugaan mabuk-mabukan itu hanya dengan bir ataupun sejenis minuman beralkohol lainnya, kami sangat tersinggung. Dimana para wakil rakyat telah mengeluarkan Perda Miras nol persen, didalam ruangan pengambil kebijakan pemerintah yakni ruang paripurna. Tapi kenapa beredar informasi di gedung para wakil rakyat ini, telah terjadi dugaan mabuk-mabukan,” katanya.

Sementara Ketua DPW FPI Kuningan, Endin Kholidin juga mengungkapkan hal serupa. Bahkan, dirinya mendesak kalau CCTV tidak dibuka, maka pihaknya akan melangkah lebih jauh lagi. FPI tahu aturan dan prosedur, sehingga pihaknya 50 persen percaya dan 50 persen tidak.

“Sesuai prosedur, FPI harus melakukan proses Tabayyun. Kami dalam hal ini tidak untuk memfitnah, tapi untuk mengklarifikasi. Saya kritik Fraksi PKS yang nuansanya agamis, tapi kenapa dibilang hiburan bukan maksiat. Saya akan meminta satu saja, supaya media dan dewan tidak selalu dipojokkan. Ormas dan LSM geram. Satu-satunya adalah membuka CCTV,” tandasnya. (AND)