Pemerintahan
Kuota RTLH Kuningan 1.293 Unit, Meningkat 10 Kali Lipat
- Details
- Published on Tuesday, 14 July 2026 16:54
- Written by Admin
- Hits: 934
Kuningan Terkini- Kabupaten Kuningan mendapat lompatan besar dalam program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada 2026, kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat meningkat menjadi 1.293 unit, melonjak hampir sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rata-rata hanya sekitar 100 unit.
Hal ini terungkap saat Pencanangan program yang dilakukan langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, di Balai Desa Mungkaldatar, Kecamatan Ciniru, Selasa (14/7/2026).
Menurut Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kuningan, DR. H. Deni Hamdani, S.Sos, M.Si, peningkatan kuota ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi intensif Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan pemerintah pusat.
“Tahun ini menjadi pencapaian luar biasa. Kloter pertama sebanyak 100 rumah sudah mulai dikerjakan, sementara total kuota yang kami terima mencapai 1.293 unit dan masih berpotensi bertambah,” katanya.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kata Deni, merupakan bantuan stimulan yang keberhasilannya sangat bergantung pada semangat swadaya dan gotong royong masyarakat. “Kami optimistis target Kuningan bebas rumah tidak layak huni pada 2028 dapat tercapai apabila seluruh elemen bergerak bersama,” ujarnya.
Sementara, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menegaskan, rumah layak huni bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat, aman, dan berkualitas.
“Rumah adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Di sanalah anak-anak tumbuh, pendidikan dimulai, dan masa depan dibangun. Karena itu, menyediakan rumah yang layak merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Keberhasilan meningkatkan kuota BSPS tegasnya, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program bagi masyarakat.
“APBD kita terbatas. Karena itu, kepala daerah harus mampu menjemput peluang dari pemerintah pusat. Jika komunikasi terbangun dengan baik, semakin banyak program yang bisa dibawa pulang untuk masyarakat,” pungkasnya.(j’ly)