• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel28092021

Last updateSel, 28 Sep 2021 1pm

BJB

Politik

Rekapitulasi Pemutakhiran DPB, Kuningan 859.081 Pemilih

Rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran DPB yang dilakukan secara daring.

Kuningan Terkini - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB), (Jumat 29/01/2021). Diketahui total jumlah potensi pemilih sampai Januari 2021 sebanyak 859.081, mencakup 432.507 pemilih laki-laki dan 426.574 pemilih perempuan.

Rapat pleno yang digelar secara daring dihadiri pimpinan Bawaslu Kuningan, pimpinan Partai Politik tingkat Kab. Kuningan, dan unsur Lembaga/Instansi terkait seperti Polres, Kodim 0615, Dinas Dukcapil, Badan Kesbangpol, dan Bagian Tapem Setda Kuningan. Rapat dipimpin Ketua KPU Kuningan, Asep Z. Fauzi, didampingi jajaran anggota dan sekretariat KPU.

“Rapat pleno masih digelar secara daring, mengingat sampai sekarang kita masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19. Ini sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap protokol pencegahan Covid-19. Mudah-mudahan dengan cara ini penyebaran Covid-19 dapat ditekan,” kata Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi saat menyampaikan sambutan.

Kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kata Asfa sapaan akrabnya, dilakukan guna menindaklanjuti amanah UU Nomor 7 Tahun 2017. Pihaknya berterima kasih kepada Disdukcapil Kabupaten Kuningan yang selalu sinergis membantu proses pemutakhiran data.

“Tanpa sinergitas ini, KPU akan kesulitan menjalankan amanah di atas. Semoga sinergitas ini dapat terus terjaga. Tentu saja seusai harapan kita semua, pada saatnya pemilihan nanti Kabupaten Kuningan akan memiliki daftar pemilih yang betul-betul mutakhir dan berkualitas,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Ketua KPU Kuningan mengajak seluruh peserta rapat untuk intensif menggelar kegiatan pendidikan politik. Hal ini dirasa penting untuk mengisi ruang kosong sebelum nantinya memasuki tahapan pemilihan. Baik yang digelar secara formal, nonformal, maupun informal.

“Pada dasarnya kami dari jajaran penyelenggara pemilihan lebih fokus kepada pendidikan pemilih saat ada pemilihan. Sebelum itu terjadi, tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pendidikan politik. Utamanya oleh pihak pemerintah, partai politik, perguruan tinggi, dan komponen strategis lainnya,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh