Sel26102021

Last updateSen, 25 Okt 2021 11pm

BJB

Politik

Terkait PAW, Ini Kata Ketua KPU Kuningan

Ketua KPUD Kuningan

Kuningan Terkini - PAW Anggota DPRD adalah proses penggantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu (PAW) untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama pada Pemilu. Demikian disampaikan Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi saat dikonfirmasi Kuningan Terkini terkait mekanisme PAW, Kamis (19/08/2021).

“Namun, PAW tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 bulan, terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPRD diterima oleh KPU,” katanya.

PAW kata Asfa sapaan akrabnya, dilakukan karena beberapa alasan.Diantaranya, ada anggota DPRD yang meninggal dunia, diberhentikan, serta karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau karena ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada. Maka secara keseluruhan bandul PAW sesungguhnya ada di tangan Parpol.

“Agar clean and clear, maka sebelum mengusulkan PAW, Parpol berkewajiban memastikan proses di internalnya benar-benar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terlebih jika penyebab usulan PAW karena ada yang diberhentikan. Dengan demikian boleh dibilang lancar tidaknya proses PAW bergantung benar tidaknya proses yang berlangsung di internal Parpol,” paparnya.

Apabila penyebab PAW karena ada yang meninggal duniasambungnya, maka dokumen awal yang dibutuhkan adalah Akta Kematian. Apabila karena mengundurkan diri dokumen yang dibutuhkan adalah surat pernyataan pengunduran diri yang kemudian direspon oleh pimpinan Parpol yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

“Apabila karena diberhentikan, maka dokumen awalnya adalah dokumen dasar pemberhentian. Jika ada upaya hukum dari pihak yang diberhentikan, maka proses PAW menunggu putusan incraht. Dokumen-dokumen itulah yang nantinya dijadikan dasar permohanan PAW oleh Parpol kepada pimpinan DPRD,” terangnya.

Dalam pelaksanaan PAW tutur Asfa, posisi KPU hanya bisa menunggu karena baru bisa berproses apabila sudah menerima surat permohonan nama calon pengganti antar waktu dari pimpinan DPRD. Di sisi lain, pimpinan DPRD pun tidak bisa berproses apabila belum menerima surat pengajuan dari pimpinan Parpol yang bersangkutan.

“Dalam proses PAW, KPU Berewajiban menindaklanjuti surat dari pimpinan DPRD paling lama 5 hari kerja sejak surat diterima,” ucapnya.

Terkait PAW DPRD yang saat ini tengah menjadi trending topic terang Asfa, hingga saat ini KPU Kuningan belum bisa berproses karena belum menerima surat permohonan nama calon pengganti dari pimpinan DPRD. Namun jika nantinya surat sudah masuk, KPU sudah siap menindaklanjutinya sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Adapun alur proses PAW yang berlangsung di KPU, antara lain mencatat surat permohonan nama calon pengganti dari DPRD. Selanjutnya KPU memeriksa dan meneliti dokumen calon pengganti antarwaktu, antara lain SK penetapan hasil perolehan suara, SK penetapan calon terpilih, serta dokumen pendukung lainnya,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan dan penelitian, kemudian dibawa ke forum Rapat Pleno KPU, sekaligus melakukan klarifikasi apabila ada informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon pengganti antarwaktu yang tidak memenuhi syarat. “Hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(jly)

Add comment


Security code
Refresh