Sosial

Sosialisasi BPJS Dinilai Kurang Optimal

BPJS

Kuningan (KaTer) - Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai belum optimal. Pasalnya, sampai saat ini masyarakat banyak yang belum memahami benar tentang BPJS kesehatan, termasuk persiapan pemerintah dalam mempersiapkan BPJS.

Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kuningan, Farid Rubana kepada KaTer, Rabu (28/5/2014) mengatakan, sosialisasi BPJS kepada masyarakat adalah tugas BPJS bersama para Camat, Kepala Desa, serta forum yang ada ditingkat Kecamatan dan Desa.

“Dinkes tidak ada dana ataupun anggaran untuk mensosialisasikan program BPJS. Sosialisasi BPJS agar tepat sasaran adalah tugasnya tim BPJS sendiri bersama para Camat, Kepala Desa serta forum ditingkat Kecamatan. Untuk tingkat desa mempergunakan forum rakor desa melalui posyandu, dinas kesehatan disini hanya mendampingi saja,” jelasnya.

Dikatakannya, terkait keluhan masyarakat soal prosedural BPJS, seperti adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan peserta, beberapa fasilitas, pelayanan, serta katagori obat yang tidak ditanggung oleh pihak BPJS, hal ini sebetulnya karena sosialsiasinya yang kurang sehingga tidak semua dipahami oleh masyarakat.

“Dinkes tidak tahu megenai prosedur BPJS. Saat ini yang kita punya hanya data, 52 persen penduduk Kuningan sudah tercover program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” terangnya.

Peserta jamksesmas kata Farid, otomatis menjadi peserta BPJS dan dibiayai pemerintah. Diantaranya, PNS, TNI, Polri, dan umum. Sebetulnya, banyaknya keluhan masyarakat sekarang ini sifatnya normative.

“Untuk keluhan silahkan tanyakan sendiri kepada pihak terkait yakni BPJS dan rumah sakit sebagai mitra penyedia layanannya,” ucapnya.(Nona Rizky)


Fishing