Kuningan Terkini - Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam JAPI (Jaringan Aksi Perubahan Indonesia) Jabar menggeruduk gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung (21/10/2014). Mereka minta segera pemerintahan Jokowi-JK, memproduksi obat esensial dan tidak mengandalkan bantuan luar negeri.
”Kami tuntut bersama 12 JAPI lainnya di Indonesia, segera pemerintahan Jokowi-JK, memproduksi obat esensial. Jangan andalkan bantuan luar negeri”, kata Ike, Perwakilan JAPI Kabupaten Bandung dengan berapi-api.
Yang dimaksud obat esensial diantaranya dari kelompok ARV - Anti Retroviral Virus: obat kanker, jantung, lupus, leukemia, hepatitis, dan penyakit lainnya. Selama ini obat tersebut pendanaannya ditanggung pihak luar negeri.
”Besarnya bisa 10.000 dolar AS per tahun per orang. Sifatnya stimulus kepada negara kita. Suatu saat akan berhenti, rakyatlah yang menanggung,” seru salah satu orator dengan lantang di pintu masuk gedung DPRD Jabar.
Demo ini pun diramaikan pembakaran simbol keranda kematian. “Ada mafia obat dalam belantara industri ini, harus dibasmi!”, timpal salah satu aktivis JAPI Jabar dengan nada sinis.
Sayang, aspirasi pendemo hari itu bertepuk sebelah tangan, tak satu pun anggota DPRD Jabar yang menemuinya. “Semua anggota sedang persiapan rapat paripurna besok, sekarang mereka rapat di DPW masing-masing,” kata Nanang di sela-sela pertemuan dengan perwakilan JAPI Jabar di ruang kerjanya.
Usai pertemuan itu, Nanang siang itu mendatangi para pengunjuk rasa di depan pintu gerbang DPRD Jabar. Intinya, ia siap menampung semua aspirasi untuk diteruskan ke anggota DPRD Jabar.
“Anggota dewan lelet ya? Presiden baru kita saja sudah langsung kerja hari ini. Mereka ngapain aja atuh selama ini?”, tanya salah satu pengunjuk rasa asal Kabupaten Kuningan dengan mimik kesal.
Tuntutan JAPI Jabar didasarkan pada fakta jumlah kasus orang terinfeksi HIV menurut Kemenkes (PP&PL) hingga Juni 2013 ada 108.600 orang, AIDS sebanyak 43.667 orang, dan kematian akibat AIDS 8.340 orang. Pada pihak lain, ada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang memperoleh pengobatan ARV tercatat 34.961 orang.
Berdasarkan data ini, sebanyak 32% ODHA telah menggantungkan hidupnya pada ARV yang seluruhnya dari pendanaan luar negeri.
Kimia Farma juga Bisa!
Menarik disimak sesuai tuntutan JAPI Jabar: (1) DPRD Jabar melanjutkan tuntutan ini ke DPR RI.
(2) Mendesak pemerintah RI memproduksi ARV dan obat esensial secara mandiri, agar harganya terjangkau. (3) Menolak klausul TRIPs WT0 yang menyulitkan pemerintah memproduksi obat generik karena hak patent WTO (World Trade Organization) bersifat mengikat bagi 157 negara anggotanya.
Secara terpisah destinasianews.com mengklarifikasi H Rustandi, salah satu anggota DPRD Jabar Fraksi NasDem-Hanura yang sedang bertugas di Purwakarta.
“Secara substansial kami sangat mendukung tuntutan JAPI Jabar. Apalagi kalau Kimia Farma menurut mereka secara teknis sudah mampu memproduksinya. Segera aspirasi ini akan ditindaklanjuti”. “Sebenarnya ini hanya political will saja dari pemerintah baru kita, mau atau tidak?!”, kata Dion Nuryadi, Koordinator Lapangan JAPI JABAR.
Dalam uraiannya, Dion memaparkan banyaknya mafia obat di negeri kita, makanya obat kelompok ARV ini tergolong mahal. “Nyawa kami seperti dipermainkan oleh para kapitalis. Harusnya kita mandiri, mumpung presidennya masih baru”, terang seorang waria yang aktif berorasi saat demo berlangsung. (Harri Safiari)