Aneka
Maret 2014, Kongres Rakyat Jabar Selatan
- Details
- Published on Friday, 17 January 2014 10:00
- Written by Admin
- Hits: 24673
Bandung (KaTer) - Hasil Pertemuan masyarakat korban penambangan pasir besi di Sukabumi selatan yang mengadu ke mang Ihin sapaan akrab Solihin GP, akhirnya melahirkan delapan kesepakatan yang nantinya bakal diimplementasikan ke warga pesisir pantai Selatan Jabar seperti Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.
Ke delapan kesepakan tersebut diantaranya, maraknya penambangan pasir besi di Selatan Jabar, hanya dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan kepedulian warga Jabar. Butir-butirnya menetapkan fenomena ini sebagai kasus hukum dan penyelesaiannya harus tuntas.
Selain itu, melakukan kajian ilmiah dan kebijakan yang tepat, menempatkan unsur budaya sebagai basis gerakan, melakukan gerakan politik, mengimplementasikan upaya hukum di lapangan, melaksanakan perlawanan rakyat (semesta), advokasi media massa, memperkenalkan program jangka panjang – revitalisasi lingkungan (ekonomi pariwisata/kreatif, pertanian ramah lingkungan, dll).
“Pada bulan Maret 2014, kami akan melakukan Kongres Rakyat Jabar Selatan di Pangandaran, khusus membahas dampak negatip dan solusi penambangan pasir besi dalam konteks kenegaraan. Siapa bilang rakyat biasa tak berhak membicarakan masalah kenegaraan. Kami pun bisa dong,” kata Taufan Suranto, salah satu perwakilan korban penambangan pasir besi, Jum’at (17/1/2014).
Sementara, Irwan Lubis, Direktur Advokasi Hukum dan HAM, didampingi Sukma Dijaya, Ketua Harian, keduanya dari AMPPLAS yang mengadvokasi warga Sukabumi Selatan, menyatakan rasa optimis.
“Kami berjuang selama ini seakan sendirian. Setelah bertemu rekan-rekan di Bandung dan nanti akan disatukan dengan warga daerah lainnya, jadi tambah kuatlah,” katanya.
Secara terpisah, Eka Santosa, Ketua FORUM DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum yang sejak dua tahun lalu telah melakukan identifikasi permasalahan ini di pesisir pantai Selatan Jabar menyatakan, kongkalikong antara pengusaha nakal dengan pimpinan daerah setempat harusnya sejak lama distop, dan kasusnya dimejahijaukan.
”Saya apresiasi kehadiran rekan dari Sukabumi Selatan ke DPKTLS. Harapannya, tak sekedar berwacana. Harga diri bangsa dan kekayaan alam yang digerus segelintir orang, harus berakhir. Hukum mutlak bekerja efektip disini, lainnya tidak,” tegasnya.(HS)