Aneka
Warga Waduk Jati Gede Unjuk Rasa
- Details
- Published on Sunday, 30 August 2015 02:53
- Written by Harri Safiari
- Hits: 25577
Kuningan Terkini, Bandung - Hanya berbilang 3 X 24 jam lagi, menurut rencana Waduk Jatigede seluas 6.783 ha yang menampung air 980 juta meter kubik dari sungai Cimanuk, keukeuh akan digenangi. Orang Terkena Dampak (OTD) sekitar 70 ribu jiwa, terdiri atas 30 desa, 5 Kecamatan di Kabupaten Sumedang merupakan ladang subur penghasil 80 ribu ton padi per tahun, akan tergenang air.
Hari ini, Jumat, 28 Agustus 2015 puluhan orang terdampak yang tergabung pada Aliansi Rakyat Jatigede (ARJ), diantaranya diantar DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda), Walhi Jabar, LBH Bandung, dan LSM CADAS (Ciri Aspirasi Dari Abdi Sanagara), mengadukan nasibnya ke Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di Gedung Sate dan DPRD Jabar.
“Untuk apa atuh kesini kalau mereka tak mau dengar kami. Dasar pamarentahan teu bener ieu mah. Tak merasakan penderitaan kami,” kata Ibu Ojoh (55), warga Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yang sejak subuh sudah berangkat ke Bandung.
“Tadinya berharap ada tanggapan para pemimpin dan wakil rakyat, nyatanya semua membohongi kami. Selama ini, tempat tinggalnya hanya dihargai Rp. 29 juta, dan uang ini belum diambil karena buat apa? Kami mau berkorban buat negara, tetapi jangan dikorbankan atuh,” celotehnya.
Aksi unjuk rasa Jumat pagi di halaman depan Gedung Sate yang berisikan testimoni dan kecaman terhadap kinerja Gubernur Jabar, silih beganti diisi orasi para terdampak dan aktivis lingkungan hidup. “Uang penggantian Rp 29 juta jaman sekarang dapat apa? Suamiku aktif di DKM setempat, jadi galau ginih. Kami tak bisa beli rumah, apalagi modal usaha. Katanya waduk ini buat kesejahteraan ribuan lainnya jadi tumbal,” seru Tisah Nursaidah (54), guru PNS SD Sadang desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yang sudah mengajar 30 tahun.
Menurut Tisah, sedikitnya kini 1.700 siswa SD dan SMP tak berketentuan nasib pendidikannya. Sekolah dibongkar, sekolah alternatif tak ada. Mereka ini anak bangsa. Mau dikemanakan. “Selama ini kami suka dibohongi sama aparat yang korup. Katanya mau direlokasi di tempat yang layak. Nyatanya, semua nol besar. Gubernur bilangnya semua beres dan beres. Di lapangan, terjadi sebaliknya,” kata Tisah menyindir.
Menarik disimak, demo warga terdampak hari itu menurut para pegiat lingkungan hidup dan kemanusiaan, nyaris mentok. “Kalau eksekutif dan legislatif seperti ini, tak aspiratif, sangat kasihan rakyat”, kata Yayan Abdullah, Ketua DPW LSM CADAS yang mengantar para pendemo ke gedung DPRD Jabar.
Di gedung ini, pendemo hanya diterima oleh anggota DPRD Jabar, Agus Wellyanto seorang diri. “Kemana anggota DPRD Jabar lainnya?”, seru Nurhadi, Ketua Harian DPW LSM CADAS dengan lantang.
Sementara itu Eka Santosa, Pangaping BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar yang hari itu turun bersama para aktivis pada siang hari hingga sore, merasa kecewa dengan tak aspiratifnya eksekutif dan legislative di Jabar.
“Harus dicari terobosan baru atas tersumbatnya saluran aspirasi rakyat. Presiden Jokowi yang arif dan bijaksana harus mendengar langsung dari warga terdampak. Jangan mau hanya mendengar laporan ABS gubernur Jabar atau dari DPRD Jabar saja,” kata Eka menjelaskan.
Tersiar kabar pada Jumat sore itu, mengingat tak ada pihak yang dianggap mampu menampung aspirasi warga terdampak, sebagian dari mereka masih tinggal di Bandung.
“Saya mau dengar sendiri apa kata pimpinan Jabar. Kami tak mau dibohongi janji-janji manis. Batalkan itu penggenangan!”, tutup Ibu Dedeh yang terpaksa menginap di Bandung pada malam itu. Katanya, mereka esok harinya akan dipertemukan dengan Ketua DPRD Jabar. (HS/SA/dtn).
