Aneka
Korban Tambang Pasir Besi Ngadu ke Solihin GP
- Details
- Published on Friday, 17 January 2014 09:58
- Written by Admin
- Hits: 39367
Bandung (KaTer) - Seakan tak mau kalah dalam hal “unjuk penderitaan” akibat maraknya penambangan pasir besi di pantai selatan jawa Barat sejak awal tahun 2000-an, Sedikitnya 20 perwakilan warga Sukabumi Selatan dari desa Cidahu dan desa Cibitung, Kecamatan Cibitung mendatangi Sekretariat DPKTLS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) di jalan Riau, Kamis (16/1/2014).
“Penderitaan kami sudah amat parah. Sejak tambang pasir besi ada, hidup kami porak poranda. Warga jadi saling curiga. Pemerintahan setempat acuh tak acuh,” urai Totong (47), warga Kampung Pamoyanan desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, sambil menunjukkan foto dan video kerusakan pantai di daerahnya kepada jajaran pengurus DPKTLS, LSM CADAS (Ciri Aspirasi Dari Abdi Sanagara), dan LBH Bandung.
Asep Konel (30), rekan se daerah dengan Totong juga memaparkan rincian manipulasi hak pakai ratusan hektar tanah di daerahnya yang kini tumpang-tindih, malah digunakan sebagai lahan tambang pasir besi oleh beberapa perusahaan (Perseroan Terbatas) di daerahnya.
“Kami dibodohi aparat berwenang. Hak pakai tanah simpang siur jadinya, padahal hak pakainya dari 2005 sampai 2015 untuk ratusan hektar dari ratusan warga”, papar Asep sambil menunjukkan berkas resume Sertifikat Hak Pakai di Desa Cidahu dan Desa Cibitung – Kabupaten Sukabumi yang dilengkapi tanda terima pengaduan kasusnya (5 November 2013) ke Kejati Jabar tertanggal 7 November 2013 yang diterima oleh Sunandar S.H. Pengaduan ini diadvokasi LSM AMPPLAS (Angkatan Muda Pemberdayaan & Pembangunan Wilayah Strategis).
Ssesepuh Jabar, Let Jen Purn. Solihin GP (87), memotong penjelasan Totong dan beberapa rekannya. Menurutnya, kedepan lanjut, jangan pilih caleg atau pimpinan daerah yang pro segala penambangan di tatar Jabar. “Jangan cengenglah kalian. Mari kita bersatu sekarang. Memang pemimpin di Jabar Selatan khususnya, sudah tak peduli pada kita,” katanya.
Jajaran pengurus DPKTLS lainnya seperti Mubiar Purwasasmita, Sobirin, dan Taufan Suranto, pun merespon positip pengaduan ini. Hasilnya, pertemuan yang diwarnai suasana kegeraman terhadap tiga perusahaan penambang setempat mulai PT. Bumi Pertiwi Makmur Sejahtera, PT. Karya Sakti Purnama, dan PT. Sumber Suryadaya Prima, siang itu akhirnya menghasilkan delapan kesepakatan.(HS)
