Parlementaria
Fraksi Gerindra Persatuan Dukung RUU Pilkada
- Details
- Published on Friday, 12 September 2014 20:04
- Written by Ade
- Hits: 24388
Kuningan Terkini - Mencuatnya isu tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang ditentang oleh banyak kalangan, namun tidak bagi frakksi Gerindta Persatuan DPRD Kuningan (PPP dan Gerindra). Fraksi yang baru dibentuk ini mendukung RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang.
Ketua DPC Gerindra, H Dede Ismail didampingi oleh ketua DPC PPP H Momon Suherman, mendukung secara penuh pembahasan RUU Pilkada yang salah satu point pentingnya mengatakan kepala daerah akan dipilih langsung oleh anggota DPRD. Dengan dipilihnya kepala daerah setingkat Bupati/Walikota oleh anggota DPRD akan lebih menghemat anggaran di APBN maupun di APBD baik Provinsi maupun daerah.
“Memang ada baiknya dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi kalau bicara masalah efisiensi, dengan dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dibanding dengan pemilihan langsung. ini akan lebih menghemat anggaran,” kata Dede.
Alasan lain yang diutarakan oleh pria yang akrab disapa Galang, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dapat mencegah terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.
Dicontohkannya, konflik horizontal yang terjadi pasca Pilkada disetiap daerah, tidak sedikit yang berakhir pada keributan dan permusuhan ditengah masyarakat karena perbedaan pilihan.
“Keributan dan permusuhan atau konflik horizontal ditengah masyarakat kerap terjadi jika ada pemilihan secara langsung. Kalau dipilih oleh konstitusi atau DPRD ini tidak akan terjadi. Dengan RUU ini kita mencegah terajdinya perpecahan di masyarakat,” katanya.
Ditempat yang sama, krtua DPC PPP Kuningan, H Momon Suherman memaparkan, berkaca pada pilkada yang selama ini dilakukan secara langsung, biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara maupun kandidat calon kepala daerah terbilang cukup besar.
“Setiap calon itu pasti mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bisa dibayangkan, dengan pengeluaran yang besar pasti saat mereka kelak menjabat minimal akan berbicara bagaimana caranya mengembalikan modal. Hingga akhirnya, pembangunan didaerahnya masing-masing terganggu,” papar Momon.
Dengan berbagai macam alasan tersebut, kedua partai yang kini bergabung kedalam fraksi gerindra persatuan menyatakan dukungannya untuk disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-undang. (DHE)
